nusakini.com--Masih ada 2.071 tenaga honorer Kategori 2 (TH K2) Kemenag RI yang menunggu penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam di hadapan peserta Rapat Gabungan tujuh komisi DPR bersama delapan Kementerian, di Gedung Nusantara, DPR Jakarta.  

Nur Syam menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 lalu, Kementerian Agama RI telah mengumumkan 16.368 TH K2 di lingkungan Kemenag yang dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi passing grade (MP) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).   

• Kemenag Genjot Peran KUA dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
• Kemenko PMK Gelar RTM, Satukan Misi Kawal Program Kabinet Merah Putih
• Wamenag Harap Ditjen Pendis Lakukan Terobosan Produktif dan Inovatif Majukan Pendidikan
• Susun Renaksi Pencegahan Korupsi, Kemenag Fokus pada Peningkatan Layanan Publik
• Menag, Nilai-Nilai Humanitarian Islam Jangkar Merajut Keberagaman Indonesia

“Hingga tanggal 11 Mei 2018, menurut Nur Syam sebanyak 14.297 orang atau 87% dari jumlah K2 yang lulus tersebut, telah ditetapkan NIP nya oleh BKN,” kata Nur Syam, Senin (04/06). 

Dalam rapat gabungan yang digelar guna membahas penyelesaian tenaga honorer K2 ini, Nur Syam juga menjelaskan masih ada 42.539 tenaga honorer K2 pada Kemenag yang tidak memenuhi passing grade (TMP). “Jumlah itu adalah tenaga honorer yang tidak lulus pada seleksi tahun 2014 lalu,” jelasnya.  

Menurut Nur Syam, jumlah tersebut didominasi tenaga guru dan tenaga administrasi. Masing-masing 21.163 tenaga guru, serta 21.034 tenaga administrasi. Selain itu, ada juga 262 tenaga penyuluh, 72 tenaga dosen, dan 8 tenaga kesehatan.  

Nur Syam menambahkan, selain guru, tenaga penyuluh juga menjadi kebutuhan mendesak pada Kementerian Agama. "Kita sangat kekurangan penyuluh agama. Bila kita memiliki penyuluh agama yang berkualitas, tentunya kita akan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama dengan maraknya isu radikalisme pada saat ini,” ujar Nur Syam di hadapan forum rapat yang dipimpin oleh Utut Adianto tersebut. (p/ab)